Explore Purpose

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tidak akan dilibatkan dalam pelaksanaan moratorium izin perkebunan kelapa sawit. “Kementerian dan lembaga yang terlibat berkurang. Lapan dan BIG tidak ada lagi,” ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK San Afri Awang di Jakarta, belum lama ini. Seyogianya, dalam draf Inpres tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit), terdapat 11 instansi pemerintah pusat yang terlibat. Kepala BIG awalnya ditugaskan untuk mengoordinasikan pemetaan perizinan dan lahan perkebunan kelapa sawit dalam rangka penerapan kebijakan satu peta. Sementara kepala Lapan ditugaskan untuk menyediakan data penginderaan jauh resolusi sangat tinggi untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan perubahan penutupan lahan dan pemanfaatan data tersebut untuk identifikasi perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, Awan...

PLN Wilayah Kalimantan Barat bersama PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN), hari ini Rabu lalu melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama jual beli tenaga listrik dari hasil produk samping Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) gasifikasi di Wilayah Kalimantan Barat. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh General Manager PLN, Bima Putrajaya, dengan Direktur Utama PTPN, M. Abdul Ghoni. Bertempat di Ruang Pembelajar kantor PLN Wilayah Kalimantan Barat, kerjasama antara PLN dan PTPN ini direncanakan akan berlangsung selama 20 tahun yang harapannya dimulai semenjak 2017 ini. “Banyak pembangkit yang sudah siap beroprasi di Kalimantan Barat, beberapa sudah beroprasi sejak lama dan diperlukan energi primer alternatif. Oleh karena itu, gagasan ini diwujudkan dengan dilakukannya MoU,” ungkap Bima dikutip tribunpontianak.co.id . Sementara itu, Ghoni menjelaskan bahwa kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kedua bela...

Anggota DPRD Bengkalis daerah pemilihan Bukit Batu dan Siak Kecil H.Azmi R Fatwa SIP meminta kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) sektor perkebunan dan kehutanan yang bermasalah di Kabupaten Bengkalis, terutama di kecamatan Bukitbatu dan Siak Kecil. "Seiring dengan berpindahnya kewenangan sektor kehutanan dari kabupaten ke pemerintah provinsi, kita minta Dishut Riau untuk meninjau ulang HGU-HGU di kawasan hutan yang bermasalah. Diduga HGU yang didapatkan tujuannya hanya untuk mengambil kayu-kayu di area HGU yang dimiliki. Buktinya dapat kita lihat, disejumlah daerah di Bukitbatu dan Siak kecil hanya ditemui hutan-hutan yang sudah gundul akibat penebangan kayu dengan modus HGU perkebunan kelapa sawit,”ungkap Azmi, belum lama ini dikutip  halloriau.com . Menurutnya diawal-awal pelaksanaan otonomi daerah, cukup banyak HGU yang diterbitkan Pemkab Bengkalis ketika itu untuk sektor perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Nam...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Cut Man, Rabu (22/2) siang, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah pabrik kelapa sawit milik PT BSP yang berlokasi di Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, kabupaten setempat. Informasi yang diperoleh Serambi, inspeksi yang dilakukan tersebut untuk menindaklanjuti laporan dari kalangan petani dan masyarakat, yang selama ini mengeluh lantaran hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit yang beratnya di bawah enam kilogram, ditolak beli oleh perusahaan tersebut. “Kedatangan kami (DPRK) ke perusahaan untuk memperjelas laporan masyarakat. Kalau perusahaan tak bisa membantu masyarakat, untuk apa hadir di Nagan Raya,” kata Cut Man dikutip  Serambi . Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan di lokasi penumpukan tandan sawit di perusahaan setempat, ia menemukan bahwa sebagian besar TBS sawit yang telah dibeli oleh perusahaan dari masyarakat rata-rata seberat tujuh kilogram lebih dan tidak ditemukan TBS sawit di bawah enam...

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan program bantuan penanaman ulang (replanting), bagi para petani kelapa sawit. Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Apkasindo , Anizar Simanjuntak, usai membuka kegiatan Diklat bagi Petani Sawit Musi Rawas, yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Musi Rawas dan Universitas Sriwijaya, belum lama ini di Palembang. "Yang menjadi kegalauan di kalangan petani sawit saat ini adalah belum adanya kepastian peremajaan. Padahal lewat program tersebut akan sangat mendongkrak produktivitas serta membuat petani sawit kembali bergairah dan sejahtera," jelasnya. Setidaknya kata Anizar ada 1,5 Juta Hektar lahan Kelapa Sawit milik petani di Indonesia yang harus segera dilakukan peremajaan.  "Hampir seluruhnya tanaman sawit sudah berumur diatas 25 tahun sehingga memang sudah saatnya untuk replanting," ungkapnya, tulis  Sripoku.com ...

Kementerian Perdagangan memantapkan langkah ke depan untuk menjaga stabilitas harga domestik dan mendorong kinerja perdagangan internasional dengan sejumlah terobosan. Sebagai bentuk pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan ketika membuka rapat kerja pada 21 Februari lalu di Istana Kepresidenan, Kemendag membangun paradigma baru, menguatkan sinergi, dan memantapkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Agar lebih fokus, dalam raker ini disusun skala prioritas dan indikator kinerja utama yang terukur. Dalam raker ini, disepakati perlunya perubahan pola pikir seluruh insan Perdagangan agar lebih profesional dan lebih melayani. Pola pikir birokrat selama ini harus berubah menjadi lebih ramah terhadap bisnis (business friendly), dari agen pemerintahan menjadi agen bisnis, lebih berintegritas, dan percaya diri serta menjadi garda terdepan mengawal program ekonomi pemerintah. “Sebagai pelaksanaan arahan Bapak Presiden, dalam bidang perdagangan dalam negeri, k...

Di kuartal IV tahun 2016, PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) berhasil mencatatkan produksi tandan buah segar (TBS) 166.000 ton atau tumbuh dari perkiraan 58.791 ton dan melesat 100% dibanding produksi kuartal III-2016. Dengan tambahan angka itu, maka produksi BWPT sepanjang 2016 lalu mencapai 982.981 ton. Namun, angka ini masih lebih kecil dibanding realisasi produksi TBS periode 2015 yang mencapai 1,4 juta ton. Dengan adanya kenaikan produksi TBS itu, otomatis produksi CPO perseroan pun terangkat. Namun, manajemen belum bersedia merinci level produksi CPO perseroan. "Masih kami finalisasi angkanya," kata Deddy Setiadi, Corporate Secretary BWPT di Jakarta, dikutip  neraca.co.id . Kenaikan produksi itu dipicu oleh kondisi tanaman sawit BWPT yang masih dalam usia produktif, rata-rata 7,4 tahun. Pada saat yang bersamaan, efek El-Nino pun mereda. Memang, sepanjang tahun lalu, produksi BWPT tertekan akibat efek anomali cuaca tersebut. Kuartal III-2016, produksi perseroa...