Explore Purpose

Togar Sitanggang Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengatakan Resolusi Parlemen Eropa adalah upaya menekan ketergantungan mereka terhadap produk sawit Indonesia. Sebab, permintaan produk sawit dan turunanya ke Eropa terus meningkat setiap tahun.  “Berdasarkan data, ekspor ke Eropa naik setiap tahun. Gerakan deforestasi dari Eropa menunjukkan kalau mereka lumpuh dan ketergantungan dengan sawit, terutama bicara makanan,” kata Togar di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada Rabu (26/4). Menurut Togar, setiap bagian makanan dilapisi sawit, artinya nggak ada sawit di Eropa  maka rasa makanan perusahaan mereka akan berantakan. Rasa coklat mereka akan berantakan Ditambahkannya Eropa menolak sawit dengan berbagai tuduhan tetapi mereka tetap membeli dan mengonsumsi produk dari sawit. Untuk melepas ketergantungan itu, Eropa menyerang sawit Indonesia dengan berbagai tuduhan dari aspek lingkungan, kesehatan dan pungutan ekspor. “Semakin kuat Indonesia ...

Ini namanya water stagnant. Harus disegerakan water irrigation Di lokasi lain, lahan dibagi beberapa zona dan dibuat tanggul kemudian air di pompa. Kadang kita berpikir ini terjadi akibat planters hanya mengejar target tanam tanpa melakukan analisa topograpi dan tidak membuat design blue print sesuai kondisi topograpi dengan kata lain kebun dibangun by feeling not by design Melihat kondisi kebun dan tanaman diatas masih dapat diselamatkan dan masih profitable. Kebun harus merancang ulang system water management dan irigasi dengan pendekatan konservasi. Design bukan by feeling tapi by data topograpi agar dapat diketahui mana areal mangkuk/takungan dan mana yang tidak sehingga aliran air dapat diarahkan dan disimpan dan juga dapat dilakukan cut and fill dengan membuat beberapa konstruksi.

            Negara-negara produsen kelapa sawit atau Council of Palm Oil Producting Countries (CPOPC) tidak tinggal diam atas keputusan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, CPOPC sepakat membentuk tim bersama untuk membawa sejumlah misi tertentu ke Uni Eropa. "Persiapan  joint mission  ke Uni Eropa pada Mei 2017," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Malaysia Sejumlah negara akan diajak di dalam tim tersebut meliputi Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Papua Nugini. Bahkan akan mengajak beberapa anggota parlemen karena yang aktif mengambil langkah ke Uni Eropa adalah parlemen. Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong yang hadir dalam konferensi pers tesebut mengatakan, pembentukan...

Ads by  Kiosked Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menanggapi serius keputusan Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Ia bahkan mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Uni Eropa menyusul keputusan Parlemen Uni Eropa yang menilai perkebunan sawit masih menciptakan deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. "Kami sangat berkeberatan untuk itu," ujarnya di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (10/4/2017). Pemerintah menilai tudingan yang disampikan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit tidak memiliki dasar. Bahkan cenderung ada kepentingan bisnis. Misalnya alasan deforestasi atau penghilangan hutan. Menurut Mendag, minyak nabati yang dikembangkan di Eropa juga sama hasil dari penghilangan hutan. Alasan selanjutnya yang dipertanyakan yakni alasan kemanusiaan atau pelanggaran HAM. Mendag heran dengan alasan tersebut sebab Indonesia s...

Pemerintah keberatan dengan keputusan Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit. Bahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai tudingan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat terutama terkait pelanggaran HAM. "Human rights yang mana yang melanggar? ISPO sudah kita lakukan, jadi terlalu mengada-ada kalau hal ini disampaikan oleh Parlemen Eropa," ujarnya di Jakarta, Senin (10/4/2017). ISPO merupakan standar yang dibuat agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih berkelanjutan, termasuk pemenuhan hak-hak buruh di perkebunan kelapa sawit. Perusahan-perusahaan kelapa sawit yang sudah memenuhi standar akan diberikan sertifikat ISPO. Dengan begitu pemerintah menjamin produk sawit dari perusahaan tersebut adalah hasil pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Selain itu, Mendag juga mempertanyakan alasan Parlemen ...

Ads by  Kiosked Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto menilai, sikap parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit muncul karena "Benua Biru" itu tak ikhlas kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Indonesia berhasil. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk hilir pada akhir 2010 hanya 7,2 miliar dollar AS. Kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sendiri baru mulai digalakkan pada 2011. Setelah kebijakan itu berjalan, nilai ekspor produk hilir pada 2015 meningkat signifikan menjadi 11,86 miliar dollar AS, dengan asumsi harga produk hilir saat itu 1.000 dollar AS per ton, dan produk hulu 750 dollar AS per ton. Per akhir 2016, nilai ekspor produk hilir industri kelapa sawit Indonesia sudah mencapai 15,7 miliar dollar AS. Produk hilir ini juga mendominasi (70 persen) ekspor sawit dan turunannya. "Ini yan...

Pemerintah menegaskan akan berupaya sekuat tenaga meyakinkan Uni Eropa bahwa produk sawit tidak seperti tudingan Parlemen Uni Eropa. Pemerintah menegaskan akan berupaya sekuat tenaga meyakinkan Uni Eropa bahwa produk sawit tidak seperti tudingan Parlemen Uni Eropa. Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa menuding perkebunan kelapa sawit menciptakan deforestasi, eksploitasi pekerja anak, hingga pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Akibat tudingan itu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. "Kami belum mau mencari-cari jalan tengah. Kami berunding saja sepenuh tenaga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Menurut dia, Indonesia dan sejumlah negara produsen minyak sawit lainnya sudah sepakat untuk membuat tim dan melakukan  joint mission  ke Uni Eropa dalam waktu dekat. "Kami tidak setuju ...

Sesekali tiap Sabtu, siswa SMA Negeri 11 Batanghari, Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi digiring keluar kelas oleh guru pengampu muatan lokal (mulok). Di hamparan lahan seluas 0,8 hektare, mereka bukan tengah bermain atau mendapat hukuman dari sang guru. Mereka belajar tentang sawit, komoditas perkebunan yang olahannya biasa kita jumpai. Ya, sejak Oktober 2016, pelajar di SMA Negeri termuda di Batanghari itu mendapatkan edukasi tentang sawit dalam pelajaran muatan lokal pertanian perkebunan sawit. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Batanghari Al Fakihi menuturkan, dalam pelajaran mulok ini, siswa diajarkan mulai dari teori hingga praktik perkebunan sawit berkelanjutan. Menurut Al, ketrampilan dalam berkebun sawit berkelanjutan penting diajarkan sejak dini. Sebagian besar dari 228 siswa dari tiga kelas di sekolah itu adalah anak-anak petani. Tak sedikit diantara orangtua mereka adalah petani sawit. Tetapi jangan salah sangka, bahwa pel...

Sebagai negera yang dikenal sebagai produsen minyak sawit dunia atau crude palm oil (CPO), Indonesia dengan lantang menjaga martabat komoditas penopang utama dalam kinerja ekspor ke berbagai belahan dunia. Sebagai negera yang dikenal sebagai produsen minyak sawit dunia atau crude palm oil (CPO), Indonesia dengan lantang menjaga martabat komoditas penopang utama dalam kinerja ekspor ke berbagai belahan dunia. Hal ini menyusul Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah lingkungan dan juga dinilai masih menyisakan pelanggaran hak asasi manusia. Dari data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit mencatat nilai ekspor sawit sepanjang tahun 2016 lalu mencapai Rp 240 triliun. Nilai itu naik 8 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 220 triliun. Dengan nilai ekspor yang besar, tentu Indonesia merasa terusik dengan resolusi yan...

Tiur Rumondang Direktur Utama RSPO mengharapkan resolusi Parlemen Eropa jangan sampai mendiskriminasikan sawit dengan minyak nabati lain asal Eropa. Apabila ini adalah bentuk perang dagang, usahakan dilakukan secara sehat.  “Jangan sampai ada diskriminasi terhadap minyak nabati tertentu jadi jika ada perang dagang lakukan dengan sehat jangan ada diskriminasi dengan kekuatan yang dipunyai masing-masing pihak. Semangatnya menjadi tidak sehat karena ada diskriminasi, kami dari RSPO mau sampaikan diskriminasi ini,” kata Tiur di Jakarta, pada Selasa (17/4). Pihaknya menghormati keputusan resolusi Parlemen Eropa karena setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing untuk melindungi perekonomian negaranya. Baik Eropa maupun Indonesia, ingin melindungi komoditas andalan dan mata pencarian dari petaninya. Oleh karena itu, menurut dia, resolusi ini bisa menjadi momen agar Indonesia memperbaiki standar produsi kelapa sawit. Setelah standarisasi meningkat, produk kelapa sawit In...

Pekanbaru (Antara) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan Riau memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai produsen energi terbarukan.  "Menurut hasil riset dari setiap 4.000 hektare limbah sawit bisa menghasilkan energi 2-3 megawatt, dan Riau sebagai pengembang kelapa sawit terbesar sangat berpotensi," jelasnya di Pekanbaru, Selasa. Ia menambahkan bila potensi ini bisa dikelola dengan baik, maka Riau kedepannya tidak akan mengalami krisis energi, karena adanya energi yang terbarukan. Selain itu, ia mengharapkan agar pembangunan ekonomi Riau tidak hanya berasal dari minyak sawit, tapi juga bisa dengan cara memanfaatkan limbah sawit.  "Limbah barang bisa jadi kebutuhan bagi peternakan, sedangkan limbah cairnya bisa kita olah menjadi gas metan untuk energi sehingga kita bisa bangun biodieselnya disini," jelasnya.  Ia juga menyarankan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun rencana pembangunan daerah dan sum...